Mau Ke Jakarta? Pastikan Kamu Punya Surat SIKM!

Untuk mengantisipasi kemungkinan arus balik yang tinggi pasca Lebaran 2020. Pemerintah DKI Jakarta akan membuat peraturan bagi siapa saja yang ingin ke Jakarta.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bahwa bagi masyarakat yang kemarin pulang kampung halaman dan ingin kembali ke Jakarta diharuskan mengantongi Surat Izin Ke luar Masuk (SIKM).

“Sejak pertengahan Ramadan sudah disampaikan, tetaplah tinggal di Jakarta. Karena kalau meninggalkan Jakarta, belum tentu bisa kembali dengan cepat,” ujar Anies dalam konferensi pers Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Senin (25/5/2020).

“Ini dilakukan agar kerja keras puluhan juta orang selama dua bulan lebih, bekerja keras menjaga dan menurunkan penularan Covid-19, kita tidak ingin kerja keras kita batal karena muncul gelombang baru penularan Covid-19,” kata Anies.

“Ini bukan untuk kepentingan apa-apa, kecuali melindungi Ibu Kota dari potensi gelombang kedua Covid-19. Kita tidak ingin di tempat ini muncul lagi peristiwa-peristiwa seperti bulan Maret,” ungkap dia.

Nantinya pemeriksaan SIKM akan dilakukan dengan ketat yang melibatkan kepolisian, TNI dan Pemprov DKI Jakarta dari berbagai akses keluar masuk Jakarta.

“Saya menganjurkan kepada semua, ambil sikap tanggung jawab. Jangan hanya memikirkan diri sendiri, tapi pikirkanlah kepentingan orang banyak, bangsa, dan negara. Bila berencana ke Jakarta, ikuti ketentuan ini,” ujar Anies.

“Bila Anda memaksakan, justru nanti Anda akan mengalami kesulitan di perjalanan. Kenapa sulit? Karena Anda harus kembali. Pemeriksaannya ketat,” ucapnya.

Mau Ke Jakarta? Pastikan Kamu Punya Surat SIKM!

Apa Itu Surat Izin Ke luar Masuk (SIKM)?

Surat SIKM merupakan surat yang bertujuan untuk pembatasan masyarakat yang ingin keluar masuk Jakarta. Ketentuan ini diterbitkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sejak pertengahan bulan lalu melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar dan Masuk.

Secara umum, SIKM ini hanya diterbitkan untuk kalangan terbatas.

Pertama, para pekerja yang karena pekerjaannya mengharuskan ke luar masuk Jakarta atau Jabodetabek, dengan catatan mereka harus bekerja di 11 sektor yang diizinkan beroperasi saat pandemi.

Berikut adalah ke-11 sektor yang di perbolehkan:

  • Kesehatan
  • Bahan Pangan/Makanan/Minuman
  • Energi
  • Komunikasi dan Teknologi Informasi
  • Keuangan
  • Logistik
  • Perhotelan
  • Konstruksi
  • Industri Stategis
  • Pelayanan Dasar atau Utilitas Publik dan Industri yang Ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional dan Objek Vital Tertentu.
  • Dan Kebutuhan Sehari-hari.

Kedua, SIKM hanya berhak dikantongi oleh warga yang dalam keadaan darurat, seperti sakit dan kerabatnya yang meninggal.

Baca Juga: Backpaker di Pedalaman Australia Disuruh Pulang ke Negara Mereka Hingga dilempari Batu

Penerapan SKIM juga bertujuan untuk mendukung Ketentuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 skala Nasional.

Doni Monardo, Ketua Gugs Tugas, dalam kesempatan yang sama juga menjelaskan bahwa siapapun yang bepergian wajib mengantongi persyaratan utama, yaitu bukti tes kesehatan negatif COVID-19 versi rapit test (maksimal tiga hari) atau PCR (maksimal tujuh hari).

Bukti tersebut akan dimintakan saat warga akan mengurus SIKM DKI Jakarta, secara spesifik pada surat pernyataan sehat.

Untuk SIKM akan ada dua kategori yang diterbitkan Pemprov DKI Jakarta.

  • Pertama, SIKM perjalanan berulang, untuk pegawai/pengusaha/orang asing yang tinggal di Jakarta tetapi kerjanya di luar Jabodetabek, dan sebaliknya.
  • Kedua, SIKM perjalanan sekali untuk:
    • Warga yang melakukan perjalanan dinas keluar JABODETABEK.
    • Warga yang punya tempat tingga/usaha di Jakarta atau dalam keperluan darurat (pasien gawat darurat atau kerabat mengalami sakit keras/wafat).

Bagaimana Cara Mengurus SIKM?

Dalam pengurusan SIKM dapat diakses secara daring melalui laman corona.jakarta.go.id dan pilih menu Izin Keluar-Masuk Jakarta.

Saat mengajukan surat pastikan anda memehui kelengkapan yang dibutuhkan, diantaranya:

Untuk warga ber-KTP elektronik Jakarta/Jabodetabek:

  • Pengantar RT dan RW yang menjelaskan aktivitas perjalanan dinas
  • Surat Pernyataan Sehat
  • Surat Keterangan Bekerja di DKI Jakarta dari tempat kerja (untuk perjalanan berulang)
  • Surat Keterangan Perjalanan Dinas (untuk perjalanan sekali)
  • Pas foto Berwarna

untuk warga ber-KTP non-Jabodetabek:

  • Surat Keterangan Kelurahan/Desa Asal
  • Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit/Puskesmas
  • Surat Menyatakan Bebas dari COVID-19
  • Surat Menyatakan Bekerja di DKI dari tempat kerja (untuk perjalanan berulang)
  • Surat Tugas/Undangan dari Instansi/Perusahaan
  • Surat Jaminan dari Keluarga atau Tempat Kerja yang berada di Provinsi DKI Jakarta yang diketahui oleh ketua RT setempat (untuk perjalanan sekali)
  • Rujukan Rumah Sakit (untuk perjalanan sekali)
  • Pas Foto Berwarna
  • Pindai KTP
  • Surat Pernyataan Kesediaan di Karantina Mandiri.

Setelah pengajuan selesai dinyatakan lengkap, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan menerbitkan SIKM secara elektronik dalam bentuk QR-code.

Penerbitan SKIM dilakukan satu hari sejak permohonan beserta dokumen persyaratan lengkap melalui media daring.

SIKM yang telah terbit hanya berlaku untuk satu orang pemohon, sedangkan anak yang belum ber e-KTP mengikuti SIKM orang tua atau anggota keluarga.

“Jadi intinya adalah, bila Anda berencana ke Jakarta dan tidak memiliki ketentuan-ketentuan yang disebutkan di sini, tidak memiliki hasil tes (negatif Covid-19), maka tunda keberangkatan,” ujar Anies.